30 Oct 2026IndeksRSS
01Kapolsek Dumai Barat Ajak Jamaah Masjid Nurul Islam Jaga Kerukunan dan Kamtibmas02Pelindo Berlakukan Penataan Peta Peran Tahap II, Operasional Terminal Tetap Berjalan Normal03Pelindo Regional 1 Dumai Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Bersama KSOP04Koalisi Masyarakat Sipil Desak Ranperda Lingkungan Hidup Riau Berpihak pada Masyarakat Adat05Dari Inovasi Energi hingga 5.000 Masker, Kilang Pertamina Dumai Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda06RGB Siapkan Langkah Strategis Pengembangan Media Digital, Literasi Hukum Wartawan Jadi Sorotan07Dukung Implementasi ISPS Code, Pelindo Dumai Perkuat Koordinasi Keamanan Pelabuhan08Bupati Bistamam Instruksikan Penanganan Genangan, PUPR Rohil Turunkan Dua Alat Berat09Pelindo Dumai Tekankan Kolaborasi untuk Wujudkan Layanan Kepelabuhanan Andal10Dari Dumai untuk Kalimantan, Kilang Dumai Perkuat Kepedulian terhadap Warga Terdampak Karhutla11Hak atas Informasi Publik Diuji, Advokat Bidnen Minta Kejelasan Penanganan Karhutla Tenayan Raya12Polsek Dumai Timur Ungkap Kasus Sabu di Taman Bukit Gelanggang, 17 Paket Seberat 26,43 Gram Disita1314.935 Pelanggaran Tercatat pada 2025, Operasi Patuh 2026 Diuji Efektivitasnya Tekan Pelanggaran di Dumai14Pelindo Integrasikan Administrasi Kepelabuhanan, Nota Layanan PMT Beralih 1 November01Kapolsek Dumai Barat Ajak Jamaah Masjid Nurul Islam Jaga Kerukunan dan Kamtibmas02Pelindo Berlakukan Penataan Peta Peran Tahap II, Operasional Terminal Tetap Berjalan Normal03Pelindo Regional 1 Dumai Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Bersama KSOP04Koalisi Masyarakat Sipil Desak Ranperda Lingkungan Hidup Riau Berpihak pada Masyarakat Adat05Dari Inovasi Energi hingga 5.000 Masker, Kilang Pertamina Dumai Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda06RGB Siapkan Langkah Strategis Pengembangan Media Digital, Literasi Hukum Wartawan Jadi Sorotan07Dukung Implementasi ISPS Code, Pelindo Dumai Perkuat Koordinasi Keamanan Pelabuhan08Bupati Bistamam Instruksikan Penanganan Genangan, PUPR Rohil Turunkan Dua Alat Berat09Pelindo Dumai Tekankan Kolaborasi untuk Wujudkan Layanan Kepelabuhanan Andal10Dari Dumai untuk Kalimantan, Kilang Dumai Perkuat Kepedulian terhadap Warga Terdampak Karhutla11Hak atas Informasi Publik Diuji, Advokat Bidnen Minta Kejelasan Penanganan Karhutla Tenayan Raya12Polsek Dumai Timur Ungkap Kasus Sabu di Taman Bukit Gelanggang, 17 Paket Seberat 26,43 Gram Disita1314.935 Pelanggaran Tercatat pada 2025, Operasi Patuh 2026 Diuji Efektivitasnya Tekan Pelanggaran di Dumai14Pelindo Integrasikan Administrasi Kepelabuhanan, Nota Layanan PMT Beralih 1 November

Pangkas Birokrasi dan Dekatkan Pelayanan, Pemkab Rohil Resmikan NAN BISA

Pangkas Birokrasi dan Dekatkan Pelayanan, Pemkab Rohil Resmikan NAN BISA

ONLINERIAU.COM – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Program NAN BISA (Pelayanan Bijak Satu Atap) yang dipusatkan di Kecamatan Rimba Melintang.

Program pelayanan terpadu tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, pada Kamis (15/10/2026), di halaman Kantor Camat Rimba Melintang.

Kehadiran NAN BISA menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyederhanakan birokrasi agar pengurusan berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.

Melalui program ini, masyarakat Kecamatan Rimba Melintang dapat mengakses sejumlah layanan pemerintahan dalam satu lokasi tanpa harus menempuh perjalanan ke ibu kota kabupaten untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

Adapun layanan yang disediakan meliputi administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pencatatan sipil lainnya.

Selain itu, tersedia pula layanan informasi sosial dan pendaftaran program bantuan sosial pemerintah, termasuk pelayanan administrasi serta informasi terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam sambutannya, Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa kehadiran Program NAN BISA harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat dan efisien.

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan petugas pelayanan terkait agar memastikan program tersebut berjalan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kecepatan, transparansi, profesionalisme, serta prinsip keadilan tanpa membedakan latar belakang masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Kami menginstruksikan agar pelaksanaannya berjalan secara berkelanjutan dengan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan tanpa diskriminasi,” ujar Bistamam.

Selain meresmikan pelayanan terpadu, kunjungan kerja Bupati Rohil tersebut juga dirangkai dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis kepada 10 perwakilan keluarga penerima manfaat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu Bistamam, turut memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pemberdayaan keluarga di Kecamatan Rimba Melintang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan berbagai program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan TP-PKK berjalan efektif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian NAN BISA Pelayanan Bijak Satu Atap tersebut turut dihadiri Ketua I TP-PKK Rohil, Indah Septiani Charles, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil, serta jajaran pengurus TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir.

Kedatangan rombongan Bupati disambut Camat Rimba Melintang, H. Sukirman, S.Ag., M.Pd., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Rimba Melintang, Bd. Mulyani Sukirman, S.Pd.

Hadir pula unsur pimpinan kecamatan dari Polsek dan Koramil, para lurah dan penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Rimba Melintang.

Melalui Program NAN BISA, Pemkab Rokan Hilir berharap pelayanan pemerintahan semakin mudah dijangkau masyarakat, proses administrasi menjadi lebih efisien, serta kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan terus meningkat.

Program ini juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv)