20 Nov 2026IndeksRSS
01Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 di Dumai, Perkuat Soliditas Jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan02Tudingan Jam Kerja 12 Jam di Wilmar Pelintung Dibantah Vendor, Ini Penjelasan PT MPS03Pelindo Regional 1 Dumai Libatkan Lintas Sektor dalam Program Restorasi Sungai04Melalui Program SESAMA, Pertamina Kilang Dumai Bantu Kebutuhan Sekolah Pelajar Ring 105Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelindo Dumai Pastikan Kesiapan Fasilitas dan Personel Pelabuhan06Kolaborasi Pertamina dan UNRI, Kelompok Konservasi Mangrove Dumai Dibekali Keterampilan Digital07Pelindo Dumai Dukung Pengabdian Prajurit Penjaga Kedaulatan NKRI08Belum Ditemukan Peristiwa Pidana, Polda Riau Resmi Hentikan Penyelidikan Perkara Teva Iris09Minas dan Balam South Jadi Sasaran Inovasi PHR, Teknologi CEOR Dorong Optimalisasi Produksi Minyak10Tanamkan Disiplin dan Kepedulian Keselamatan, Pelindo Dumai Dukung LASKAR II 202611Momentum HKN 2026, Pelindo Regional 1 Dumai Dorong Kesadaran Masyarakat Jaga Kesehatan12Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Antar EGM Pertamina Kilang Dumai Raih Penghargaan Bergengsi13Sunaryo Tegaskan Politik Adalah Pengabdian, PAN Dumai Salurkan Sembako kepada 300 Relawan14Terungkap! Motor dan Ponsel Hasil Curat di Dumai Ditemukan di Dua Lokasi di Rohil01Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-2 di Dumai, Perkuat Soliditas Jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan02Tudingan Jam Kerja 12 Jam di Wilmar Pelintung Dibantah Vendor, Ini Penjelasan PT MPS03Pelindo Regional 1 Dumai Libatkan Lintas Sektor dalam Program Restorasi Sungai04Melalui Program SESAMA, Pertamina Kilang Dumai Bantu Kebutuhan Sekolah Pelajar Ring 105Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelindo Dumai Pastikan Kesiapan Fasilitas dan Personel Pelabuhan06Kolaborasi Pertamina dan UNRI, Kelompok Konservasi Mangrove Dumai Dibekali Keterampilan Digital07Pelindo Dumai Dukung Pengabdian Prajurit Penjaga Kedaulatan NKRI08Belum Ditemukan Peristiwa Pidana, Polda Riau Resmi Hentikan Penyelidikan Perkara Teva Iris09Minas dan Balam South Jadi Sasaran Inovasi PHR, Teknologi CEOR Dorong Optimalisasi Produksi Minyak10Tanamkan Disiplin dan Kepedulian Keselamatan, Pelindo Dumai Dukung LASKAR II 202611Momentum HKN 2026, Pelindo Regional 1 Dumai Dorong Kesadaran Masyarakat Jaga Kesehatan12Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Antar EGM Pertamina Kilang Dumai Raih Penghargaan Bergengsi13Sunaryo Tegaskan Politik Adalah Pengabdian, PAN Dumai Salurkan Sembako kepada 300 Relawan14Terungkap! Motor dan Ponsel Hasil Curat di Dumai Ditemukan di Dua Lokasi di Rohil

Tudingan Jam Kerja 12 Jam di Wilmar Pelintung Dibantah Vendor, Ini Penjelasan PT MPS

Tudingan Jam Kerja 12 Jam di Wilmar Pelintung Dibantah Vendor, Ini Penjelasan PT MPS
Foto Ilustrasi

ONLINERIAU.COM – Pemberitaan mengenai dugaan persoalan jam kerja dan sistem pengupahan pekerja kontraktor di lingkungan Kawasan Industri Dumai (KID) Wilmar Pelintung, Kota Dumai, mendapat tanggapan dari pihak PT Mitra Perdana Sejati (MPS) selaku perusahaan vendor.

Sebelumnya, media online Harianmemokepri.com menerbitkan berita pada Rabu (18/11/2026) berjudul "Pekerja Kontraktor di Wilmar Pelintung Dumai Keluhan Jam Kerja Hingga 12 Jam". Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah pekerja kontraktor mengaku menjalani jam kerja hingga 12 jam sehari, sementara perhitungan upah disebut hanya mencakup sembilan jam kerja.

Salah seorang pekerja yang menjadi narasumber dalam pemberitaan itu juga mengungkapkan bahwa tiga jam kerja lainnya dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada perusahaan. Selain itu, pekerja tersebut mengeluhkan tidak adanya hari libur pada tanggal merah dan hari Minggu serta dugaan pemberlakuan denda bagi pekerja yang terlambat masuk kerja.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) PT MPS, Muhammad Salim, menyampaikan keberatan karena mengaku tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum informasi tersebut dipublikasikan.

Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan klarifikasi kepada awak media di salah satu kedai kopi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai, Kamis (19/11/2026).

"Pihak kami sangat terkejut dengan adanya pemberitaan ini. Yang kami sayangkan, tidak adanya konfirmasi kepada pihak kami selaku vendor. Kami juga baru mengetahui bahwa pihak Wilmar dikabarkan tidak pernah dimintai keterangan oleh media tersebut," ujar Salim.

Salim menjelaskan, PT MPS telah menjalin kerja sama sebagai vendor di lingkungan Kawasan Industri Dumai (KID) Wilmar Pelintung sejak 2004. Kerja sama tersebut, menurutnya, telah berlangsung sejak awal pembangunan kawasan industri yang berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.

Terkait sistem pengupahan, Salim menegaskan bahwa perusahaan menerapkan mekanisme pembayaran yang mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan upah minimum, pembayaran upah dalam mata uang rupiah, serta kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21.

"Kami pastikan upah yang diterima seluruh pekerja berada di atas ketentuan UMP dan UMK. Seluruh pekerja juga telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

Mengenai tudingan adanya tiga jam kerja yang tidak diperhitungkan sebagai upah dan dianggap sebagai bentuk loyalitas, Salim membantah hal tersebut menjadi ketentuan dalam kesepakatan kerja.

Ia menjelaskan bahwa pekerja yang berada di bawah koordinasi PT MPS merupakan pekerja harian dengan sistem pengupahan berbasis kehadiran. Upah harian, kata dia, dihitung berdasarkan absensi dan hari kerja efektif sesuai kebutuhan operasional proyek.

Salim juga menyebutkan bahwa terdapat perhitungan tersendiri terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian alat berat maupun mesin. Menurutnya, perusahaan tetap membayarkan upah pekerja meskipun pada hari kehadiran tertentu tidak terdapat aktivitas pekerjaan.

"Coba ditanyakan kepada pekerja tersebut, berapa upah harian yang mereka terima. Jika alat berat atau mesin beroperasi, tentu ada perhitungan tersendiri. Jadi, tidak benar jika seolah-olah perusahaan tidak membayarkan kelebihan jam kerja. Bahkan, ketika pekerja hadir tetapi tidak ada aktivitas, upahnya tetap dibayarkan," ungkapnya.

Selain upah harian, Salim menyebutkan pekerja juga menerima sejumlah tunjangan sesuai ketentuan dan skema pekerjaan yang berlaku.

Sementara mengenai keluhan tidak adanya libur pada hari Minggu maupun tanggal merah, Salim meminta agar persoalan tersebut berdasarkan kesepakatan kerja serta status hubungan kerja masing-masing pekerja.

Terkait dugaan adanya intimidasi terhadap pekerja yang ingin menyampaikan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Salim berikan sanggahan. Ia menegaskan perusahaan tidak keberatan apabila pekerja menempuh jalur pengaduan resmi untuk memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai hak-hak ketenagakerjaan mereka.

"Kami tidak pernah melakukan intimidasi kepada pekerja yang ingin mengadu ke Disnaker. Kami juga tidak keberatan jika persoalan ini dilaporkan kepada instansi terkait," katanya.

Salim menambahkan, pihaknya berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang tidak disertai konfirmasi kepada pihak-pihak terkait berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi iklim investasi serta dunia usaha.

"Kami berharap tidak ada informasi yang simpang siur. Persoalan seperti ini sebaiknya diklarifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," tukasnya.

Wilmar Akui Tidak Pernah Dimintai Konfirmasi

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media juga meminta tanggapan Humas KID Wilmar Dumai Pelintung, Marwan Anugrah.

Marwan membenarkan bahwa pihak manajemen Wilmar tidak pernah dimintai keterangan atau konfirmasi oleh media yang menerbitkan pemberitaan tersebut sebelum berita dipublikasikan.

"Kami juga mengetahui berita ini setelah langsung terbit di media online. Jujur, pihak Wilmar Dumai tidak pernah dimintai tanggapan ataupun konfirmasi oleh awak media," ungkap Marwan.

Dengan adanya klarifikasi dari PT MPS dan pihak Humas KID Wilmar Pelintung, persoalan mengenai sistem jam kerja, penghitungan upah, hari libur, serta dugaan pemberlakuan denda terhadap pekerja masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan dokumen perjanjian kerja, catatan kehadiran, slip pembayaran upah, dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan keterangan antara pekerja dan pihak perusahaan, Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut penting agar hak-hak pekerja tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (*)