ONLINERIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rabu (16/4/2025) di Aula salah satu hotel yang berada di Kota Bagansiapiapi, Rohil Provinsi Riau.
Verifikasi lapangan ini dikatakan Wakil Bupati Rohil Jhony Charles merupakan rangkaian evaluasi KLA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI untuk menilai implementasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Kegiatan Evaluasi dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara metode daring oleh tim verifikator pusat dan pemaparan langsung dari masing-masing OPD terkait.
"Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus menjadikan Kabupaten Rohil sebagai Kabupaten Layak Anak. Ini evaluasi yang kedua setelah tahun 2022 lalu. Untuk itu saya tekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar OPD, lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak," kata Jhony Charles.
Lanjutnya, "Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi melalui program dan kebijakan yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada," jelas Jhony.
Wabup juga menghimbau kepada seluruh OPD terkait agar meningkatkan koordinasi dan inovasi pada seluruh klaster KLA guna mencapai target. Diharapkannya pada tahun ini Kabupaten Rokan Hilir dapat naik peringkat ke posisi madya KLA.
"Untuk memperoleh target pencapaian KLA ke arah yang lebih tinggi lagi, kita harus melibatkan semua pihak tidak bisa hanya satu dinas atau instansi saja tapi seluruh stakeholder harus bersama sama saling berkolaborasi dalam mengoptimalkan perhatian terhadap hak-hak anak ini sebagaimana yang disampaikan tadi pada pemaparan yang sudah dilakukan masing-masing OPD," jelasnya.
Dikatakan Jhony ada sekitar 27 sektor yang harus diperhatikan oleh OPD maupun lintas sektor dalam pelaksanaan KLA seperti yang dipaparkan berapa OPD pada acara evaluasi KLA tadi. Dengan memperhatikan hak anak yang digolongkan berdasarkan klasterisasi, di antaranya; Klaster hak sipil dan kebebasan, Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster kesehatan dan kesejahteraan, Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster perlindungan khusus.
Wabup berpesan agar semua OPD turut mendukung upaya raihan KLA, seperti pemenuhan dokumen, materi, program inovasi dalam mendukung KLA.
Ditambahkan Sekda Fauzi Efrizal untuk evaluasi KLA ini pihak Pemkab Rohil sudah memberikan data-data pendukung terhadap penilaian KLA ini, namun ada yang kurang sinkron karena penginputan data melalui base sistem pada tahun 2024 ini di tutup pada bulan Maret sementara pelaksanaan kegiatan kegiatan pelayanan terhadap program KLA ini diatas bulan maret sehingga tidak sinkron.
"Pada kesempatan ini dapat kita sampaikan bahwa pelaksanaan program KLA ini butuh biaya yang tidak sedikit. Sehingga butuh dukungan pemerintah pusat karena apapun kegiatan yang dilakukan untuk memobilisasi kegiatan terhadap pelayanan hak anak ini butuh pembiayaan cukup besar seperti pelayanan terhadap kekerasan anak, pelecehan anak, narkoba dan anak terlantar butuh alat transportasi, ketersediaan tempat, pelayanan kesehatan dan lainnya," terang Sekda.
Sementara itu hal senada disampaikan Kepala DP2KBP3A Rohil Wiwik Shita. Ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan support terhadap program KLA ini sehingga kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA Tahun 2025 oleh Kementrian PPPA dapat terlaksana hari ini.
"Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan VLH Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang kedua dimana sebelumnya sudah di laksanakan VLH yang pertama Tahun 2022 dengan perolehan pringkat Pratama. Hari ini kita dilakukan evaluasi oleh Kementerian PPPA, dimana telah kita paparkan inovasi-inovasi penunjang agar kedepannya Rokan Hilir menjadi KLA tingkat Madya," kata Wiwik Shita.
Diterangkan Wiwik lagi, sebagai sektor penunjang diperlukan beberapa OPD untuk mengikuti bimtek terkait Konvensi hak anak, namun keterbatasan anggaran kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan secara bertahap. Ia berharap kedepannya untuk bimtek Konvensi Hak anak ini dapat dianggarkan kegiatan.
Sementara itu, terang Wiwik, sebagai support dari OPD dalam program KLA ini beberapa OPD sudah melakukan berbagai inovasi terhadap pelayanan hak anak sperti dari Diskominfotiks yang telah membuat website informasi layanan anak, konten animasi anak, program go to school mengajarkan siswa membuat konten positif penuh edukasi bagi anak sekolah, pemasangan iklan melalui medsos terkait stunting serta memasang 88 titik internet desa untuk sekolah bantuan dari Kemenkominfo.
Selain itu, terang Wiwik, inovasi dari dinas pendidikan memberikan peran sekolah ramah anak, Dishub menerapkan zona selamat penyeberangan bagi anak sekolah, Dinas Perpustakaan memberikan ruang baca bagi anak sampai ke desa-desa, Dinas Sosial menyediakan rumah singgah bagi anak terlantar, Dimas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting melalui puskesmas dan polindes, Disdukcapil memberikan akses kemudahan dalam pengurusan KIA yang terkoneksi dengan beberapa rumah sakit dan poliklinik. Untuk ketersediaan air bersih inovasi dari Dinas Perkim dan PUTR serta tercipta ya Ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup yang sehat inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
"Penilaian Kabupaten Layak Anak ini tidak terlepas dari DP2KBP3A serta sinergitas dari seluruh OPD, Forkompinda lintas sektor lainnya. Semoga inovasi yang telah di lakukan oleh seluruh OPD terkait dan Forkopimda mendapatkan hasil yang baik, mudah-mudahan kita biasa memperoleh peringkat Madya," harapnya. (adv)