ONLINERIAU.COM - Ratusan perusahaan media di Pekanbaru masih harus menunggu pembayaran jasa publikasi mereka yang tertunda, sementara Wali Kota Agung Nugroho justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk membeli smartphone canggih bagi Ketua RT dan RW se-Pekanbaru.
Tunda bayar yang terjadi di Sekretariat DPRD Pekanbaru ini seharusnya sudah diselesaikan pada akhir 2024 lalu. Namun, lemahnya sistem pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disinyalir menjadi penyebab utama keterlambatan.
Sejumlah pimpinan media mengaku sudah mencoba mengonfirmasi langsung kepada Wali Kota Agung Nugroho. Dalam keterangannya, Agung mengakui mengetahui masalah ini dan menyebut akan mengupayakan pembayaran segera.
Tertundanya pembayaran ini berdampak besar bagi pelaku industri media, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seorang pimpinan media, mewakili puluhan rekan-rekannya, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
"Tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas kegiatan ini sudah ditandatangani, terakhir informasinya sudah diperiksa Inspektorat. Tapi hingga kini, mendekati Lebaran, belum juga dibayarkan," ujarnya, Kamis (20/3) malam.
Menurutnya, keputusan untuk membeli smartphone bagi 3.844 Ketua RT dan RW justru menambah kekecewaan para insan pers. Dengan estimasi harga Rp2,5 juta per unit, anggaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp9,61 miliar.
"Sangat disayangkan ketika kebutuhan dasar rekan-rekan media belum dipenuhi, justru ada kebijakan lain yang menghabiskan anggaran cukup besar. Apalagi ini menjelang Lebaran, di mana kebutuhan meningkat," tambahnya.
Sebagai informasi, data dari Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, pada 29 April 2022 menyebutkan jumlah Ketua RT dan RW di Pekanbaru mencapai 3.844 orang, terdiri dari 763 Ketua RW dan 3.081 Ketua RT di 83 kelurahan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian kapan tunda bayar jasa publikasi media akan diselesaikan. (tim)