ONLINERIAU.COM- Pencabutan nomor undi bagi para pedagang untuk penempatan kios baru di Pasar Pulau Payung Dumai, Kamis (9/1/2025) lalu di kantor Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Dumai, semakin menuai polemik. Pasalnya, sebanyak 70 kios yang akan ditempati ini, menuai berbagai persoalan dan bahkan skandal.
Satu pedagang yang mendapat jatah kios di Pasar Pulau Payung ini, menyebutkan bahwa ada dugaan kongkalingkong oknum Disdag Kota Dumai terkait pencabutan nomor undi. Diceritakannya, ada pedagang yang bukan berasal dari Pasar Pulau Payung mendapat jatah lapak atau kios.
"Saat di Kantor Dinas Perdagangan, ada pedagang luar yang ikutan melakukan cabut undi. Anehnya lagi, ada dugaan pedagang yang mendapat lebih jatah dari satu kios," ungkap salah satu pedagang yang tak ingin namanya dipublikasikan ini kepada awak media, Kamis (16/1/2025).
Selain itu, pedagang ini juga merasa kecewa saat pencabutan nomor undi kios. Bebernya, saat pencabutan undi, ada dugaan nomor yang dicabut tersebut sudah diatur atau dikondisikan.
"Jujur, apa yang saya sampaikan ini juga dirasakan oleh pedagang lain. Coba ditanyakan juga sama pedagang lain," ucapnya menambahkan.
Terkait pendataan untuk penempatan kios, disebutkannya bahwa langsung dari pihak Disdag Dumai. Saat diminta keterangan, pedagang ini juga merasa heran, salah satu pedagang buah korban kebakaran (Mona,red), tidak mendapat jatah kios.
"Ini yang saya herankan, kok bisa kedai buah Mona ini tak mendapat jatah tempat, padahal jumlah kios cukup banyak. Uniknya, ada pedagang luar mendapat dan bahkan ada yang dapat 2 kios, kok bisa begitu," bebernya tampak heran.
Uniknya, pernyataan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disdag Dumai Nova Kurnia Sary di salah satu media, mengatakan bahwa pedagang yang mendapat kios sudah dilakukan pendataan jauh hari dan satu pedagang mendapat satu kios.
"Saya tidak berkompeten menjawab konfirmasi, karena masih ada diatas saya. Kalau mau langsung saja ke Walikota, pedagang yang mendapatkan undangan itu yang sudah terdata jauh hari dan ada ketentuan satu orang satu kios," terang Nova, Kamis, (9/1/2025) kemarin di Portalredaksi.com.
Selanjutnya, Praktisi Hukum Johanda Putra, SH saat dimintai pandangannya, menyebutkan bahwa polemik penempatan kios baru di Pasar Pulau Payung ini wajib menjadi atensi bersama.
Dugaan ada skandal dan konspirasi dalam penempatan kios yang dibangun dengan menggunakan uang APBD Dumai, pria muda yang berprofesi sebagai advokat meminta aparat penegak hukum mencoba lakukan penelusuran.
"Jika ada unsur korupsi, kita minta pihak kepolisian dan maupun kejaksaan Dumai usut terkait hal tersebut. Apalagi, ada pedagang luar dan mendapat jatah lebih, ini ada dugaan jual beli lapak atau kios baru di Pasar Pulau Payung," ujar advokat yang akrab disapa Putra ini menegaskan.
Bebernya, modus dugaan jual beli lapak ini bukan hal yang baru. Hampir semua polemik di pasar, apalagi milik pemerintah ini menjadi ajang bagi para oknum dalam meraup keuntungan.
"Selain kios baru, kita juga berharap pihak penegak hukum di Dumai ini untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan jual beli lapak lama di Pasar Pulau Payung," harapnya.
Dikabarkan akan diresmikan pada bulan Februari 2025 mendatang, Putra menegaskan agar polemik penempatan kios di Pasar Pulau Payung ini diusut terlebih dahulu. Apalagi, ada cerita pedagang buah yang menjadi korban korban, tidak mendapat jatah tempat.
"Ini yang menjadi persoalan, ada apa dan bagaimana mekanisme pendataan kepada sejumlah pedagang saat itu Jangan ada tebang pilih dan bahkan sesuka hati. Walikota Dumai wajib turun tangan dan bertanggungjawab, jangan ada stigma adanya dugaan pembangkangan anak buah ke atasan," tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai sekaligus Plt. Kepala Disdag Kota Dumai H Syahrinaldi, belum dapat diminta keterangan. Dugaan nomor WhatsApp awak media ini diblokir, pasca diketahui pesan terihat hanya ceklis satu hingga saat ini. (*)