 |
| Anggota Komisi II DPRD Riau, Marwan Yohanis |
Politisi Gerindra ini menjelaskan, pemerintah harusnya hadir untuk mengurus orang-orang miskin sesuai dengan amanat UUD 1945 di mana orang miskin dan anak telantar merupakan tanggung jawab negara.
"Kalau subsidi mau di cabut berarti sama saja kita menambah penderitaan orang miskin. Untuk apa jalan tol? Untuk orang kaya, tol itu untuk orang bermobil. (Pemerintah) pinjam duit banyak-banyak untuk bangun jalan tol," ujarnya, Rabu (22/01/2020).
Sementara, subsidi untuk orang miskin dicabut, mulai dari listrik, bahan bakar, bahkan iuran BPJS pun dinaikkan juga. Logika seperti disini Marwan merupakan kegagalan pemerintah dalam memikirkan rakyatnya.
"Ini cara berpikir terbalik atau memang berniat membalikkan Indonesia ini? Negara ini gagal, kenapa? Karena negara ini harus mampu mengurus orang miskin sesuai amanat UU, ini malah pinjam duit untuk mengurus orang kaya. Kalau begitu, ya sudah cabut aja semua subsidi orang miskin, kasih kemudahan untuk orang-orang kaya," tutupnya.
Sebelumnya, dilansir dari Kompas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan rencana penyesuaian harga gas melon masih digodok dan masih menerima masukan dari berbagai pihak.
“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/01/2020).
Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.
“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.
Sumber: Riauonline.co.id