Jakarta(PantauNews.co.id) - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menantang KPK membongkar dugaan mafia beras yang menguasai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, mendorong KPK bisa menggulung bandit program BPNT senilai Rp60 triliun. Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang layak menerima bantuan beras BPNT. "Saya mohon untuk bekerja sama dengan KPK karena ini nilainya besar ya. Di UU KPK kan Rp1 miliar ke atas harus ditangani KPK, makanya kita dorong dengan kekuatan KPK," kata Budi Waseso di sela kegiatan peluncuran Beras Fortifikasi di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat (20/9/2019).
Buwas menjelaskan, saat ini, Satgas Pangan masih melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya kejahatan oleh oknum penyalur BPNT yang merugikan masyarakat penerima raskin. Sebelumnya, mantan Kepala BNN ini menjelaskan, terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT, seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi.
Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda. Menurut mantan Kabareskrim Mabes Polri ini, modus kejahatan oleh oknum penyalur BPNT dilakukan dengan kampanye negatif terkait beras Bulog yang tidak berkualitas. Budi Waseso menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk BPNT berasal dari beras medium berkualitas.
"Jadi itu memfitnah Bulog, salah satunya, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog, maka langsung orang berasumsi bahwa itu produk Bulog yang berkutu, jelek, bau, dan lain-lain. Itu tidak benar," kata Buwas.
Sumber :inilah.com